DPP Lipan dan DPC Tipikor Indonesia Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejatisu

indonesiasatu, 14 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:
MEDAN - Terkait kasus dugaan praktik korupsi yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelolaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (BPMPN) berdasarkan hasil investigasi merupakan temuan dan telah dilaporkan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 
Laporan resmi diserahkan oleh Aliansi Bersama DPP LIPAN dan DPC Tipikor Indonesia Siantar-Simalungun kepada pihak Kejatisu pada, Senin (23/12/2019) yang lalu. Namun, hingga kini belum juga ada titik terang dalam hal pemeriksaan, pengusutan dan juga penindakan berdasarkan laporan.
 
Dalam laporan disebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan potensi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang terjadi pada periode TA 2016 dan TA 2018 yang lalu. Dalam hal ini akhirnya kedua Aliansi, DPP Lipan dan DPC Tipikor Indonesia Siantar-Simalungun yang tidak puas terhadap kinerja pihak terkait, akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejatisu, Kota Medan. Rabu (13/02/2020) pagi.
 
Ditegaskan, unjuk rasa ini merupakan lanjutan aksi pertama yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2020 yang lalu dan dalam orasinya pimpinan pengurus kedua Aliansi secara tegas menyampaikan agar pihak Kejatisu segera bertindak melakukan pengusutan dan hal lainnya.
 
Seperti yang disampaikan, secara rinci telah tertuang dalam laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR Kabupaten Simalungun, diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 500 Juta pada Tahun Anggaran 2018 lalu.
 
Hal yang sama juga terjadi dugaan pihak BPMPB melakukan tindak pidana korupsi untuk Tahun Anggaran 2016 lalu, dengan jumlah atau nilai kerugian keuangan negara sebanyak Rp 1,7 Miliar.
 
Gelar unjuk rasa lanjutan ini, Aliansi bersama DPP Lipan dan DPC Tipikor Indonesia Siantar-Simalungun kembali menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumut dengan melakukan aksi unjuk rasa.
 
Dalam orasinya, Junaidi Siregar yang juga sebagai penanggung jawab dan selaku koordinator aksi pada Rabu pagi itu menyampaikan pernyataan sikap. Untuk kedua kalinya dalam aksi unjuk rasa, kami hadir di sini dengan tegas dan konsisten mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti penyampaian dalam bentuk laporan tertulis.
 
"Kami dengan tegas dan konsisten mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas kasus ini, yaitu adanya dugaan korupsi yang terjadi di 2 Dinas Kabupaten Simalungun, telah merugikan negara hingga 2,2 miliar," sebut Junaidi Siregar.
 
Dalam aksi unjuk rasa ini hampir terjadi gesekan massa dan pihak pengaman, saat pihak kepolisian melarang dan menggagalkan pengunjuk rasa melakukan aksi membakar ban. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak Kejaksaan akhirnya pihak massa mengalah dan tidak melakukan aksi itu, demi kenyamanan bersama.
 
Sementara, Hasan Basri Harahap yang juga sebagai salah satu orator mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak Kejaksaan Sumatera Utara untuk tidak bermain main dalam proses penegakan hukum di negeri ini, apalagi persoalan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi masalah utama di negeri ini.
 
"Dimana kita meminta pihak Kejati untuk segera mengusut dugaan praktik korupsi di 2 Dinas Kabupaten Simalungun, yaitu Dinas PU, Perumahan dan Penataan Ruang yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 500 juta, TA 2018 serta BPMPN dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,7 Miliar TA 2016," jelas Hasan Basri Harahap.
 
Lanjut Junaidi dan Hasan mengutarakan, kedua Aliansi akan terus memantau persoalan ini, jika dalam penanganan laporan dinilai lamban maka pihak kedua lembaga ini akan segera kembali melakukan aksinya dengan jumlah massa yang lebih besar, hal ini dilakukan demi penegakan supremasi hukum di negeri ini.
 
Setelah orasi disampaikan oleh massa aksi, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Sumardi, SH selaku seksi Penkum di Unit C yang juga mewakili Kasipenkum Kejatisu Sumanggar, SH menanggapi permintaan massa aksi dan mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan itu.
 
"Saya tegaskan bahwa kami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan tegas dan serius dalam mengusut dugaan korupsi di 2 Dinas Kabupaten Simalungun yang telah kawan-kawan laporkan pada kami," tegasnya.
 
Selanjutnya, saat ini kata Sunardi, SH bahwa surat laporan pengaduan kawan-kawan sudah ada pada saya, dan saya meminta waktu 2 minggu untuk menindaklanjuti serta memanggil pihak-pihak terkait dalam laporan itu.
 
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua, karena telah bersedia menjadi mitra kami dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini terkhusus di Sumatera Utara dan kami harap kemitraan ini tetap berlanjut," pungkasnya.
 
Sebelum membubarkan diri massa kedua Aliansi ini juga menyampaikan kepada pihak Kejatisu, bahwa dalam waktu dekat mereka juga akan kembali memasukkan laporan. Adapun laporan Aliansi ini terkait dugaan pungli yang belakangan ini juga dilakukan oleh oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun. (Amry) 
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu